Kebijakan Perdagangan Internasional: Ekspor dan Impor

Posted on

Setelah sahabat edmodo.co.id, membaca Perdagangan Internasional: Manfaat, Faktor dan Konsep Keunggulan pada artikel sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kebijakan Perdagangan Internasional baik itu Kebijakan Ekspor maupun Kebijakan Impor. Yuk, kita simak penjelasan di bawah ini.

Kebijakan Perdagangan Internasional

Jika membicarakan kebijakan perdagangan internasional, kita harus memandang dari dua segi, yaitu segi ekspor dan impor. Keduanya memiliki problem yang berbeda. 

Sebagai eksportif, persoalan yang dihadapi berkaitan dengan masalah penyediaan barang dan cara memasarkannya. Adapun secara importir persoalan berkaitan dengan cara pemasaran barang-barang yang akan diimpor serta cara kemungkinan melakukan produksi barang-barang substitusi impor. 

Kita mengenal berbagai instrument untuk melaksanakan kebijaksanaan ekspor dan impor. Namun, tidak semua kebijaksanaan tersebut diperlaksanaan seara bersama-sama.

Hal itu bergantung pada problem yang sedang dihadapi serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan kebijaksanaan tersebut.

Kebijaksanaan Ekspor

Instrumen yang biasa digunakan oleh berbagai negara dalam melakukan kebijaksanaan ekspor, antara lain subsidi, exchange control, international commodity agreement,  politik dumping, larangan ekspor, dan diskriminasi harga.

Subsidi

Ekspor mempunyai peranan penting bagi perekonomian suatu negara dan dapat berperan sebagai motor untuk membangu perekonomian suatu negara atau pemerintah. 

Ekspor makin besar berarti, devisa makin besar, dan makin besar pula kemungkinan untuk meningkatkan devisa dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar produsen dalam negeri bisa menjual barangnya lebih murah sehingga lebih bisa bersaing dengan barang-barang dari negara lain di pasar dunia.

Kebijakan subsidi oleh pemerintah dapat diberika dalam berbagai bentuk, seperti bantuan kredit yang mudah dan berbunga rendah, atau diberikan macam-macam insentif. 

Kebijakan subsidi itu dilakukan dengan tujuan untuk mendorong ekspor, dalam wujud kemungkinan diperolehnya hasil penjualan yang melebihi negara lain sehingga valuta asing yang diperoleh lebih besar.

Control Valuta Asing (Exchange Control)

Control valuta asing adalah jika pemerintah berusaha untuk mengatur alat-alat pembayaran luar negeri secara langsung, baik dengan berusaha untuk memegang monopoli pemilikan valuta asing, mengatur penggunaanya, maupun mengatur tingkat kursnya.

Tujuan exchange control, antara lain:

  1. Menutup kemungkinan ketidakseimbangan neraca pembayaran termasuk didalamnya mencegah mengalirnya modal keluar negeri;
  2. Memudahkan penyelenggaran rencana pembangunan nasional;
  3. Melindungi industry dalam negeri;
  4. Meningkatkan pendapatan negeri;
  5. Memperkuat posisi negara itu dalam melakukan  bargaining untuk perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara lain;
  6. Memperluas ekspor terutma menghadapi negara-negara yang melaksanaan control valuta asing.

Sejak tahun 1950-an, Indonesia sudah mengenal satu lembaga yang mengatur lalu lintas devisa, yaitu LAAPLN (Lembaga alat-alat pembayaran luar negeri). Setelah tahun 1966, Indonesia lebih condong membebaskan pembangunan devisa serta kebebasan fluktuasi kurs valuta asing. 

Sekalipun secara tidak langsung, pemerintah berusaha untuk mengaturnya. Bank Indonesia, sampai dengan pertengahan 1997 melakukan intervensi untuk menstabilkan kurs.    

International Commodity Agreement (ICA)

ICA  adalah perjanjian internasional yang biasa diadakan oleh Negara-negara pengekspor barang yang sama. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kedudukannya di pasar internasional dan menghilangkan persaingan antara mereka sendiri. 

Biasanya, perjanjian semacam ini diadakan oleh negara-negara penghasil bahan mentah yang penawaranya melebihi permintaan di pasar dunia. Dengan demikian, harga selalu cendrung turun atau tergantung permintaan. 

Contoh perjanjian seperti ini adalah OPEC, the international coffe agreement, dan the international sugar agreement.

Politik Dumping

Dumping adalah penjualan barang keluar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga pasar dalam negri dalam barang-barang yang sama dan dalam keadaan yang sama, misal syarat penjualan dengan perhitungan ongkos transport. 

Sebaliknya, harga jual di luar negeri yang lebih tinggi dari pada harga pasar dalam negeri disebut teverse dumping. Secara mudah dapat dikatakan bahwa dumping merupakan suatu diskriminasi harga dalam arti yang khusus.

Dumping dapat terjadi apabila permintaan diluar negeri lebih elastis daripada permintaan di dalam negeri.

Larangan Ekspor

Larangan ekspor adalah apabila suatu negara pada suatu saat melarang hasil produksinya untuk dijual ke negara tertentu.

Misalnya, Amerika Serikat pernah melarang ekspor hasil persenjataan ke Indonesia. Hal tersebut terkait dengan isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI. 

Pelarangan ekspor hasil produksi suatu negara ke negara lain sangat dipengaruhi oleh politik dan keamanaan agama.

Diskriminasi Harga

Diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga yang berbeda untuk barang yang sama jika dijual di negara yang berbeda. Hal terebut dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka tariff.

Kebijakan Impor

Sedemikian eratnya kaitan antara kegiatan ekspor dan impor menyebabkan kebijaksanaan yang diambil untuk kedua bidang ini sulit untuk dipisahkan satu sama lain.

Namun, untuk memudahkan pembahasan, dalam artikel ini kita coba untuk pisahkan. Contoh kebijaksanaan dibidang impor adalah tariff, larangan impor, dan kuota.

Tariff

Penetapan tariff atau bea masuk yang cukup tinggi terhadap suatu barang impor menjadikan harga bidang impor di pasar dalam negeri menjadi lebih tinggi.

Dengan demikian, harga barang yang sama di dalam negeri dapat bersaing dengan barang impor tersebur.

Jadi, tariff atau bea masuk merupakan salah satu cara untuk memberi proteksi kepada industri dalam negeri. Namun, ada kemungkinan bahwa karena kebutuhan APBN, tariff dikenakan untuk memperoleh pendapata negeri. 

Larangan Impor

Larangan impor adalah seandainya suatu negara melarang impor mobil maka industri dalam negeri yang memproduksi atau merakit mobil akan memperoleh proteksi.

Dalam hal ini, proteksi tersebut bersifat mutlak, yaitu mobil impor sama sekali diperkenankan menyaingi mobil buatan dalam negeri.

Kuota

Adakalnya pemerintah tidak melarang sama sekali impor suatu barang, tetapi juga tidak berkehendak untuk menggunakan tariff (karena mungkin dianggap bisa meningkatkan harga dalam negeri). 

Pemerintah dapat memilih untuk mengenakan kuota atau jumlah maksimum yang bisa diimpor. Kebijaksanaan sepeti ini pun dapat memberikan proteksi kepada industri dalam negeri.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai Kebijakan Perdagangan Internasional baik itu Kebijakan Ekspor maupun Kebijakan Impor. Semoga bermanfaat.

Baca Juga :

Perdagangan Internasional: Manfaat, Faktor dan Konsep Keunggulan